Dua Kursi Kepala Dinas Kosong, Pemkot Sukabumi Kejar Pengisian Definitif Juli 2026

SUKABUMI | Suarana.com - Dua jabatan strategis setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi saat ini masih kosong. Posisi tersebut yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, Pemkot Sukabumi menunjuk pelaksana tugas (Plt) sebagai langkah sementara sambil menunggu proses pengisian jabatan definitif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses seleksi Kepala Disdukcapil telah memasuki tahap lanjutan dan saat ini tengah dibahas di Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, untuk jabatan Kepala DLH, Pemkot Sukabumi akan segera melaksanakan manajemen talenta sebagai bagian dari mekanisme pengisian jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, mengatakan bahwa untuk sementara kedua posisi tersebut diisi oleh Plt agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Untuk Disdukcapil sudah berproses di Kemendagri. Sedangkan DLH akan segera dilakukan manajemen talenta dalam waktu dekat. Saat ini ada dua kekosongan JPT Pratama yang diisi oleh Plt,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, penunjukan Plt merupakan solusi sementara hingga proses pengisian jabatan definitif rampung.

Kekosongan jabatan ini terjadi di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, terutama pada sektor administrasi kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan program apabila tidak segera diisi pejabat definitif.

Taufik menargetkan kedua jabatan tersebut dapat terisi secara definitif pada Juli 2026.

“Target kami, Juli mendatang sudah terisi semuanya secara definitif,” tegasnya.

Meski demikian, penggunaan Plt dalam waktu relatif lama kerap menjadi sorotan karena keterbatasan kewenangan dalam pengambilan kebijakan strategis yang dapat memengaruhi efektivitas kinerja perangkat daerah.

Pemkot Sukabumi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama masa transisi, sembari mempercepat proses pengisian jabatan guna menjaga stabilitas birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.