Evaluasi SPPG di Jabar: BGN Tekankan Pengawasan Ketat, Bupati Karawang Siap Tindak Dapur Tak Sesuai Standar

KARAWANG | Suarana.com – Pelaksanaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dievaluasi secara menyeluruh dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen (Purn) Dadang Hendrayuda.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.006 peserta yang terdiri dari 414 Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel), 178 yayasan, 414 mitra, serta 39 undangan. Evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam paparannya, Deputi BGN menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional dapur SPPG, mulai dari aspek kebersihan, kualitas makanan, hingga tata kelola distribusi.

“Pengawasan ini penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Secara keseluruhan, jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 5.961 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214 unit berada di Kabupaten Karawang dan 130 unit di Kabupaten Purwakarta.

Khusus di Kabupaten Karawang, tercatat 84 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kesehatan.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima arahan yang jelas dari Deputi BGN terkait langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah.

“Kami telah menerima arahan yang sangat luar biasa dari Bapak Deputi. Sudah jelas alur-alur yang perlu kami laksanakan di daerah,” kata Aep.

Ia menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan ragu untuk melaporkan dapur yang tidak sesuai prosedur.

“Jika ada dapur yang tidak sesuai prosedur, kami akan langsung melaporkannya kepada BGN,” tegasnya.

Aep juga mengingatkan bahwa program ini tidak sekadar memberikan makanan, tetapi memastikan asupan gizi yang berkualitas bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar makan kenyang, tetapi makan yang memenuhi dan mempertimbangkan nilai gizinya,” tambahnya.

Sebagai upaya penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Karawang berencana menggelar pertemuan rutin bersama yayasan dan mitra setiap satu hingga dua bulan sekali. Selain itu, akan disiapkan sistem portal digital untuk pelaporan harian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nanti akan kami buat portal untuk upload kegiatan MBG setiap hari, dan kami tunjuk kepala dinas untuk mengontrolnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut, termasuk memberikan kemudahan bagi mitra dan yayasan dalam pelaksanaannya.

“Program ini bukan sekadar bisnis, tetapi bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang bergizi,” pungkasnya.

Kegiatan evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh mitra dalam memastikan keberhasilan program pemenuhan gizi di Jawa Barat.(rls)