Krisis Air Bersih 14 Tahun, Warga Kenten Raya Gugat PDAM ke PN Palembang

PALEMBANG | Suarana.com – Krisis air bersih yang dialami warga Kenten Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selama lebih dari satu dekade akhirnya memicu langkah hukum. Warga melalui LBH Ganti Keadilan Sriwijaya bersiap menggugat PDAM Tirta Betuah ke Pengadilan Negeri Palembang.

Langkah ini diambil setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapatkan respons memadai dari pihak terkait.

Direktur LBH Ganti Keadilan Sriwijaya, Sapriadi Syamsudin, menegaskan bahwa gugatan akan segera diajukan guna memperoleh kepastian hukum atas persoalan yang telah berlangsung lama tersebut.

“Kami akan segera mengajukan gugatan ke PN Palembang agar persoalan ini tidak terus berlarut tanpa solusi,” ujar Sapriadi, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, krisis air bersih di wilayah Talang Kelapa telah terjadi sejak 2012. Hingga kini, sebagian warga, khususnya di kawasan Kenten Raya, belum sepenuhnya merasakan layanan air bersih yang layak.

Somasi sebelumnya telah ditujukan kepada sejumlah pihak, di antaranya Bupati Banyuasin, Direktur PDAM Tirta Betuah, Kejaksaan Negeri Banyuasin, serta Ketua DPRD Banyuasin. Warga mendesak adanya solusi konkret agar dapat memperoleh akses air bersih layak konsumsi.

Di lapangan, kondisi yang dialami warga jauh dari ideal. Air hanya mengalir sekitar tiga kali dalam sebulan, dengan durasi rata-rata tiga jam setiap kali mengalir. Selain itu, kualitas air kerap dikeluhkan karena keruh dan berbau.

“Sudah belasan tahun kami merasakan kondisi ini. Air tidak menentu, dan ketika mengalir pun sering tidak layak digunakan,” ujar perwakilan warga, Feriyadi Asri Munandar.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Dedison, yang menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, pihak PDAM menyebut keterbatasan anggaran dari APBD Banyuasin sebagai salah satu kendala utama. Untuk melakukan revitalisasi sistem, dibutuhkan dana sekitar Rp35 miliar.

Namun, Sapriadi menilai alasan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

“Banyuasin merupakan kabupaten besar dengan APBD yang cukup signifikan. Sangat disayangkan jika kebutuhan mendasar seperti air bersih tidak menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat melalui kementerian terkait serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ini harus menjadi prioritas, bukan dikesampingkan,” tambahnya.

Krisis yang tak kunjung terselesaikan ini bahkan memicu kekecewaan mendalam di tengah warga. Muncul wacana di masyarakat Kenten Raya untuk memisahkan diri dari Kabupaten Banyuasin apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa solusi nyata.

Bagi warga, langkah hukum yang ditempuh bukan sekadar gugatan, melainkan bentuk perjuangan panjang untuk mendapatkan hak dasar yang selama ini terabaikan, yakni akses terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan.