Pengamat Nilai Retreat OPD Kalbar sebagai Investasi Strategis Tingkatkan Pelayanan Publik

KALBAR | Suarana.com - Rencana pelaksanaan kegiatan retreat bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat dukungan dari kalangan pengamat hukum dan kebijakan publik.

Pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai program tersebut sebagai langkah strategis yang memiliki urgensi tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, agenda retreat tidak seharusnya dipandang semata dari sisi pembiayaan, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Agenda ini harus kita lihat dari sisi intermediate outcome dan ultimate outcome dalam pelayanan publik. Jangan hanya dilihat dari sisi biaya, melainkan sebagai investasi strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan muara dari seluruh proses birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan soliditas pimpinan OPD menjadi faktor krusial dalam mendorong efektivitas pemerintahan.

Lebih lanjut, ia menilai program retreat dapat menjadi instrumen penting dalam penyelarasan visi serta penguatan komitmen bersama antar pimpinan OPD. Selama ini, berbagai hambatan dalam pelayanan publik kerap muncul akibat ego sektoral di masing-masing perangkat daerah.

“Retreat ini menjadi momentum krusial untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan agar seluruh pimpinan OPD memiliki satu visi yang sama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Herman juga menekankan bahwa keberhasilan kegiatan tersebut harus berorientasi pada hasil, khususnya intermediate outcome atau dampak langsung terhadap peningkatan kinerja birokrasi.

“Kita tidak boleh melihat kegiatan ini sebagai seremoni. Targetnya jelas, yaitu meningkatnya soliditas manajerial yang berdampak langsung pada kecepatan dan ketepatan pelayanan publik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kepemimpinan yang kuat, terarah, dan memiliki kesamaan visi akan mampu memangkas jalur birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif dan efisien.

Terkait isu pergeseran anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut, Herman menilai langkah itu sebagai kebijakan taktis yang rasional, selama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Efisiensi bukan berarti tidak mengeluarkan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak besar. Penguatan kapasitas SDM pimpinan adalah bentuk efisiensi jangka panjang, karena dapat mencegah pemborosan akibat salah urus di masa depan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Jika melalui retreat ini para pimpinan OPD menjadi lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan lebih inovatif dalam bekerja, maka program ini bukan hanya baik, tetapi sangat mendesak untuk dilaksanakan,” pungkasnya.