Pemprov Jabar Segel Tambang Pemasok Bahan Baku PT Jui Shin di Karawang, Tiga Kali Peringatan Tak Dipenuhi

KARAWANG | Suarana.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghentikan operasional tambang PT Mas Putih Belitung di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.

Penutupan dilakukan pada Selasa (15/9/2026) dan ditandai pemasangan Satpol PP Line di gerbang masuk kawasan tambang oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman bersama jajaran Satpol PP Jabar dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Tambang tersebut diketahui menghasilkan bahan baku semen yang disuplai untuk PT Jui Shin Indonesia.

Langkah penghentian operasional dilakukan setelah Pemprov Jawa Barat menyebut perusahaan belum memenuhi sejumlah persyaratan meski telah tiga kali menerima surat peringatan.

Herman mengatakan surat peringatan masing-masing telah disampaikan pada Mei 2025, Mei 2026, dan terakhir Agustus 2026.

“Pemda Provinsi Jabar sudah tiga kali mengirim peringatan pada Mei 2025, Mei 2026 dan terakhir Agustus 2026. Ada berbagai hal yang harus dipenuhi, dilengkapi agar usaha tambang ini bisa dilanjutkan, tapi faktanya hari ini kami cek ternyata belum dipenuhi semua, masih banyak item yang belum lengkap,” kata Herman.

Pemprov Jabar menegaskan aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan berjalan kembali sebelum seluruh persyaratan yang menjadi kewajiban perusahaan dipenuhi.

Menurut Herman, persoalan sosial di sekitar kawasan pertambangan juga menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan.

“Tidak boleh ada aktivitas sampai dengan semua dilengkapi, seperti persoalan sosial dipenuhi,” ujarnya.

Selain persoalan kelengkapan persyaratan, aktivitas angkutan tambang juga menjadi perhatian karena menggunakan ruas Jalan Badami–Loji yang berstatus jalan provinsi.

Ruas tersebut memiliki panjang sekitar 10 kilometer dan setiap harinya dilalui puluhan truk angkutan bertonase sekitar 30 ton. Pemprov Jabar mengaitkan tingginya aktivitas kendaraan berat tersebut dengan kondisi jalan yang mengalami kerusakan.

“Konsekuensi dari eksplorasi tambang ini menggunakan jalan provinsi dan sekarang kondisinya rusak,” kata Herman.

Keluhan terkait kondisi jalan dan aktivitas pertambangan sebelumnya juga disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemprov kemudian mengambil langkah penghentian operasional setelah melakukan pemeriksaan di lapangan.

Herman menjelaskan Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan.

Agar sanksi tersebut dapat dicabut, PT Mas Putih Belitung diminta memenuhi sejumlah klausul, di antaranya pembangunan fasilitas publik di sekitar kawasan tambang, perbaikan jalan, revitalisasi trotoar serta penataan warung.

“Atas nama ketentuan, atas nama undang-undang, dan tentu atas nama kepentingan masyarakat kami menghentikan operasional tambang. Sanksi dicabut apabila memenuhi empat klausul,” tutur Herman.

Dengan pemasangan garis Satpol PP tersebut, aktivitas pertambangan PT Mas Putih Belitung untuk sementara tidak diperbolehkan berjalan hingga kewajiban yang ditetapkan pemerintah dipenuhi.


(*)