.png){kind=small}
SUARANA - Korupsi telah lama melanda pemerintah di seluruh dunia, merusak kepercayaan publik dan menghambat kemajuan sosial- ekonomi. Dalam upaya untuk memerangi masalah yang meluas ini, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menjadikannya prioritas untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem yang ada. Dengan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan merata.
Ketika bangsa ini bergulat dengan dampak buruk dari korupsi, penekanan Presiden Joko Widodo pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menandakan langkah yang menjanjikan menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.
"Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/07/2023).
Jokowi mengatakan, perbaikan tersebut antara lain dilakukan pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di kementerian/lembaga melalui e-katalog.
"E-katalog sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari empat juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya, itu perbaikan sistem,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada,” tegasnya. (*)
