MA, BI, dan OJK Perkuat Sinergi, Fokus SDM dan Stabilitas Sistem Keuangan

JAKARTA | Suarana.com - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menjalin nota kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai langkah strategis memperkuat kerja sama antar lembaga negara. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sosialisasi dan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., bersama Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Penandatanganan disaksikan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, para Ketua Kamar MA, para Deputi BI, anggota Dewan Komisioner OJK, serta pejabat eselon I dan II MA, BI, dan OJK.

Dalam sambutannya di Ruang Kusumah Atmadja MA, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025), Ketua MA menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini menjadi wujud konkret penguatan sinergi antar lembaga negara.

“Mahkamah Agung menyambut baik terwujudnya nota kesepahaman ini, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sosialisasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan,” ujar Prof. Sunarto.

Ia menjelaskan bahwa dinamika perekonomian nasional dan global yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem keuangan yang stabil, berkeadilan, dan berlandaskan hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan sinergi yang kuat antar lembaga negara yang memiliki mandat strategis di bidang hukum dan keuangan.

“Oleh karena itu, kerja sama antara Mahkamah Agung, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan semakin relevan,” katanya.

Ketua MA menambahkan, persoalan keuangan modern kerap bersifat lintas sektor dan multidimensi, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dan sinergi multidisiplin keilmuan. Melalui kolaborasi tersebut, terjadi pertukaran pengetahuan dan perspektif yang memungkinkan setiap persoalan dipahami secara lebih utuh dan komprehensif.

“Sinergi multidisiplin ini dapat memperkaya pemahaman dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, kerja sama ini memberikan manfaat timbal balik. Para hakim memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks ekonomi dan teknis sektor keuangan, sementara regulator dan pengawas mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai implikasi hukum serta prinsip keadilan dari kebijakan yang dijalankan.

Keselarasan antara norma hukum, kebijakan ekonomi, dan praktik pengawasan tersebut dinilai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Mahkamah Agung memastikan seluruh kebijakan, regulasi, dan pengawasan di sektor keuangan diuji dan ditegakkan berdasarkan hukum, asas keadilan, dan kepastian hukum,” tegasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu juga mengungkapkan bahwa nota kesepahaman sebelumnya antara MA, BI, dan OJK telah berakhir pada 18 April 2025. Namun, berdasarkan hasil evaluasi bersama, pelaksanaannya dinilai berjalan baik dan memberikan manfaat positif.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa nota kesepahaman tersebut memiliki nilai strategis dan manfaat nyata, sehingga keberlanjutannya perlu dijaga melalui perpanjangan kerja sama,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Ketua MA menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan ikhtiar strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta menegakkan hukum dan keadilan.

“Semoga sinergi yang kita bangun ini senantiasa memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem keuangan nasional dan kemajuan Indonesia ke depan,” pungkasnya.