Diam-Diam Dievaluasi, MBG Era Prabowo Kini Lebih Terarah dan Tepat Sasaran

Suarana.com -  Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan penyesuaian signifikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang sebelumnya dirancang menjangkau seluruh siswa dan ibu hamil, kini diarahkan lebih fokus kepada kelompok rentan stunting.

Penyesuaian kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas program.

Pemerintah kini memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin, ibu hamil berisiko, serta wilayah dengan tingkat gizi buruk tinggi sebagai sasaran utama program. Pendekatan ini dinilai lebih rasional, tepat sasaran, dan berpotensi memberi dampak lebih signifikan dalam menekan angka stunting di Indonesia.

Perubahan arah kebijakan tersebut disebut merupakan respons atas berbagai masukan publik serta hasil kajian para ahli, yang menilai pendekatan universal berisiko dari sisi anggaran maupun implementasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini dipandang sebagai pergeseran dari pendekatan universal menuju targeted policy atau kebijakan berbasis sasaran.

Pendekatan universal dinilai memiliki daya tarik politik karena mencakup seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam situasi keterbatasan fiskal, kebijakan yang lebih terfokus dinilai mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal.

Evaluasi terhadap MBG juga menyoroti potensi risiko fiskal apabila program tetap dijalankan secara luas tanpa penajaman target penerima manfaat. Program berskala nasional dengan cakupan besar berpotensi menyerap anggaran tinggi tanpa jaminan efektivitas yang sebanding.

Sejumlah pengamat menilai, tanpa fokus pada kelompok paling membutuhkan, belanja sosial berisiko mengalami diminishing returns, yakni kondisi ketika tambahan anggaran justru menghasilkan manfaat yang semakin kecil.

Dengan penyesuaian ini, pemerintah dinilai berupaya memperkuat aspek efisiensi atau cost-effectiveness dalam pelaksanaan MBG. Anggaran yang lebih terarah diharapkan dapat mengurangi potensi pemborosan sekaligus meningkatkan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat.

Meski demikian, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan setiap alokasi belanja benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.

Evaluasi ini dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengedepankan kualitas kebijakan dibanding sekadar perluasan program, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan realitas fiskal nasional.