Dua Pekan Kasus Truk Solar Bergulir, Kapolda Baru Diharap Bertindak Tegas

Gambar: Ilustrasi dok : Ist

KARAWANG | Suarana.com – Penanganan kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga memasuki dua pekan pasca penangkapan truk fuso bermuatan solar subsidi oleh jajaran Polres Karawang, perkembangan penanganan perkara tersebut belum banyak diketahui masyarakat.

Truk bernomor polisi B 9388 PAD sebelumnya diamankan aparat kepolisian saat pelaksanaan patroli penertiban parkir liar di kawasan Bundaran Charles, Jalan Lingkar Warungbambu–Tanjungpura, Karawang, pada Rabu (6/5/2026).

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan modifikasi pada tangki kendaraan yang mampu menampung hingga sekitar 3.500 liter solar. Padahal, kapasitas normal tangki kendaraan jenis tersebut hanya berkisar 200 liter.

Dari hasil temuan awal, kendaraan tersebut diduga digunakan untuk membeli solar subsidi dari sejumlah SPBU secara berulang, sebelum kemudian dijual kembali untuk kebutuhan industri dengan harga lebih tinggi.

Kasus ini sempat menyita perhatian publik karena nilai keuntungan yang diduga diperoleh pelaku terbilang fantastis. Dengan harga solar subsidi sekitar Rp6.800 per liter dan solar industri mencapai Rp30 ribuan per liter, praktik tersebut diduga mampu menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah dalam sekali operasi.

Namun demikian, hingga kini masyarakat mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses hukum kasus tersebut. Meski sebelumnya Kapolres Karawang menyebut sopir truk telah ditetapkan sebagai tersangka, publik menilai pengungkapan perkara seharusnya tidak berhenti pada sopir semata.

Muncul pertanyaan mengenai siapa aktor utama di balik dugaan bisnis solar ilegal tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau penadah yang selama ini bermain di wilayah Karawang.

Sorotan terhadap kasus ini juga muncul di tengah pergantian kepemimpinan di Polda Jawa Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Irjen Pol Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jawa Barat melalui Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Sosok Irjen Pipit Rismanto dikenal memiliki rekam jejak kuat di bidang reserse dan tindak pidana tertentu. Saat menjabat Kapolda Kalimantan Barat, ia dikenal aktif melakukan penindakan terhadap praktik tambang ilegal dan berbagai kejahatan sumber daya alam.

Masuknya Irjen Pipit ke Jawa Barat pun memunculkan harapan masyarakat agar praktik mafia BBM subsidi maupun dugaan permainan solar ilegal dapat ditindak lebih serius dan menyentuh aktor-aktor besar di belakangnya.

Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Karawang menilai penanganan kasus BBM subsidi merupakan persoalan penting karena menyangkut hak masyarakat kecil serta kerugian negara.

Ketua JBN DPC Karawang menyampaikan bahwa publik membutuhkan transparansi terkait perkembangan penyelidikan, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain selain sopir kendaraan.

“Jangan sampai kasus besar hanya berhenti di sopir. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap siapa pemilik modal, jaringan distribusi, hingga pihak yang diduga menerima solar subsidi tersebut untuk kepentingan industri,” ujarnya 20/05/2026.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan terkait perkembangan penyidikan maupun kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan penyelewengan solar subsidi tersebut.


(Rizki Ramdani)