Kemendikdasmen Dorong Pendidikan Inklusif Berbasis Bukti, Wamen: Kebijakan Harus Berdampak Nyata

JAKARTA | Suarana.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi pendidikan yang inklusif, adil, dan berbasis bukti (evidence-based policy) di kawasan Asia Tenggara. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, saat memberikan sambutan penutup dalam Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dalam sambutannya, Atip menegaskan bahwa keberhasilan forum internasional tersebut tidak diukur dari banyaknya presentasi atau rekomendasi yang dihasilkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh dunia pendidikan.

"Tolok ukur keberhasilan SEAMEO CPRN Summit 2026 tidak hanya ditemukan pada presentasi atau rekomendasi yang dihasilkan. Keberhasilan akan tercermin dalam kebijakan yang lebih responsif, program yang lebih efektif, kemitraan yang lebih kuat, dan pada akhirnya dampak positif bagi murid, guru, serta masyarakat di seluruh wilayah kita," ujar Atip.

Mengusung tema "Research and Practice: Ways Toward an Inclusive, Equitable, and Sustainable Future", forum tersebut menekankan pentingnya menyatukan tiga pilar utama, yakni riset, kebijakan, dan praktik di lapangan. Menurut Atip, kebijakan pendidikan yang berkualitas harus dibangun berdasarkan data dan bukti ilmiah, bukan sekadar asumsi.

Ia juga mengutip pandangan ilmuwan Albert Einstein mengenai kegilaan, yakni melakukan hal yang sama berulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Menurutnya, pendidikan harus berani beradaptasi dan melakukan perubahan agar mampu menjawab tantangan masa depan.

"Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Kebijakan yang lebih baik membutuhkan bukti yang kuat, implementasi yang lebih baik membutuhkan kolaborasi yang bermakna, dan kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan pembelajaran serta adaptasi yang tiada henti," jelasnya.

Kemendikdasmen juga menyoroti berbagai tantangan pendidikan di Asia Tenggara, mulai dari pesatnya perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pasar kerja, persoalan lingkungan, hingga masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi sebagian anak.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Atip menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Indonesia, kata dia, menawarkan nilai gotong royong sebagai landasan membangun kolaborasi multipihak yang melibatkan pendidik, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, hingga sektor swasta.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan berkualitas, terutama kelompok yang rentan.

"Kita harus bekerja bersama untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisinya, memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka," tegasnya.

Wamen Atip secara resmi menutup rangkaian SEAMEO CPRN Summit 2026 yang berlangsung pada 9–11 Juni 2026. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada SEAMEO Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (CECCEP) sebagai tuan rumah, SEAMEO Secretariat, seluruh pusat SEAMEO, serta para peneliti yang telah berkontribusi dalam forum tersebut.

Menurutnya, pertemuan ini bukan akhir dari sebuah diskusi, melainkan awal dari penguatan kerja sama regional untuk mewujudkan masa depan pendidikan Asia Tenggara yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

(rizki ramdani)