BERITA UTAMA
NASIONAL
0
Prabowo Instruksikan Rosan Roeslani Buka Data Positif Investasi Indonesia kepada Publik
JAKARTA | Suarana.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat berbagai data positif mengenai perkembangan investasi di Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya, Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Menurut Teddy, laporan tersebut menunjukkan adanya fakta dan data yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal itu terlihat dari tingginya minat investor global serta masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.
"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," ujar Teddy.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh, transparan, dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Karena itu, Presiden menginstruksikan Rosan Roeslani untuk memaparkan data positif tersebut kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi pemerintah.
"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," kata Teddy.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel sekaligus memperkuat optimisme masyarakat terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden.
Editor : rizki ramdani
Via
BERITA UTAMA
