Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pantau APBN di NTT, Tekankan Pengawasan Penyaluran Anggaran

KUPANG | Suarana.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan di NTT untuk memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Kupang itu juga membahas perkembangan penerimaan negara serta evaluasi dukungan APBN terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk upaya pengendalian inflasi.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota. Anggaran tersebut mulai dapat dicairkan pada Jumat (7/8), termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan jajaran Kemenkeu agar tidak hanya berfokus pada pengalokasian anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran juga menjadi bagian penting untuk memastikan dana pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan,” tegas Purbaya.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan anggaran yang disalurkan digunakan secara tepat sasaran.

“Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” lanjutnya.

Di tingkat daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.

Pemantauan dilakukan melalui Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT. Instrumen tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas belanja pemerintah, memantau perkembangan inflasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan.

Dengan pemanfaatan dashboard tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Selain melalui sistem pemantauan, Kanwil DJPb NTT juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.

Koordinasi dilakukan melalui sejumlah forum, di antaranya high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.

Sinergi juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi sekaligus memastikan kebijakan fiskal pemerintah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di NTT.


(Rizki Ramdani)