Harlah Ke-81 Kejaksaan RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin: Integritas Harga Mati, Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA | Suarana.com -  Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memimpin upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia yang digelar di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026).

Peringatan Harlah Ke-81 Kejaksaan RI tahun ini mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil dan Humanis.”

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa momentum Harlah Kejaksaan harus menjadi sarana refleksi sekaligus titik balik bagi seluruh jajaran Adhyaksa untuk memperkuat integritas, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta mengembalikan marwah institusi.

“Kita tidak boleh larut dalam keterpurukan. Setiap keterpurukan harus menjadi titik balik menuju keadaan yang lebih baik. Inilah saatnya kita bangkit bersama, memulihkan kepercayaan, mengembalikan marwah institusi, dan membuktikan bahwa Kejaksaan mampu melewati setiap ujian sehingga menjadi semakin kuat,” ujar ST Burhanuddin.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya soliditas dan solidaritas seluruh jajaran. Menurutnya, Kejaksaan harus tetap menjadi satu kesatuan yang utuh atau een en ondeelbaar dengan mengesampingkan kepentingan maupun ego pribadi dan kelompok.

Dalam kesempatan tersebut, ST Burhanuddin memberikan penekanan khusus terhadap integritas aparatur Kejaksaan. Setiap Insan Adhyaksa, kata dia, merupakan representasi institusi sehingga sikap, tutur kata, dan perilaku masing-masing pegawai akan turut menentukan marwah Kejaksaan di mata masyarakat.

“Integritas adalah harga mati yang harus selalu kita junjung tinggi,” tegasnya.

Jaksa Agung juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menerapkan pola hidup sederhana serta tidak menyalahgunakan nama maupun kewenangan institusi untuk kepentingan pribadi.

“Jangan pernah meminta atau menerima sesuatu dengan mengatasnamakan institusi, karena hal sekecil apa pun dapat menggadaikan martabat Kejaksaan yang telah kita jaga bersama,” katanya.

Selain integritas, seluruh jajaran Kejaksaan diminta melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, adil, humanis, serta mengedepankan hati nurani dengan tetap berpedoman pada doktrin Tri Krama Adhyaksa, yakni Satya, Adhi, dan Wicaksana.

Kejaksaan juga terus mendorong transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran Advocaat Generaal sebagai salah satu agenda strategis dalam pembangunan hukum menuju Indonesia Emas 2045.

Seluruh kebijakan Kejaksaan, lanjut Jaksa Agung, harus selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Pada momentum Harlah Ke-81 Kejaksaan RI, Jaksa Agung menyampaikan tujuh Perintah Harian kepada seluruh Insan Adhyaksa.

Pertama, menerapkan nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Kedua, mengembalikan kehormatan dan marwah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat.

Ketiga, mendukung Asta Cita serta menyukseskan program prioritas maupun direktif Presiden sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan.

Keempat, menggunakan hati nurani dalam pelaksanaan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Kelima, membangun sinergi yang harmonis dan kolaborasi produktif dengan kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan.

Keenam, menjunjung tinggi kesederhanaan sebagai cerminan integritas dan keteladanan Insan Adhyaksa.

Ketujuh, meningkatkan kepekaan terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum serta bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan situasi.

Peringatan Harlah Ke-81 juga menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan sepanjang Semester I Tahun 2026.

Pada Bidang Pembinaan, Kejaksaan memenuhi 19 Indikator Kinerja Utama dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 91,05 atau memperoleh predikat AA.

Pada Bidang Intelijen, tercatat sebanyak 1.307 kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis serta 1.321 kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.

Sementara pada Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan menerima sebanyak 96.585 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), melimpahkan 68.871 perkara ke pengadilan, serta mengeksekusi 62.249 terpidana.

Sebanyak 9.470 perkara juga berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Kejaksaan turut menerapkan sejumlah instrumen hukum pidana baru, antara lain plea bargain, DPA, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

Pada Bidang Tindak Pidana Khusus, tercatat sebanyak 468 penyelidikan, 306 penyidikan, 322 perkara pada tahap pra-penuntutan atau penuntutan, serta 332 eksekusi, termasuk sejumlah perkara strategis yang menjadi perhatian masyarakat.

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp9,346 triliun serta pemulihan keuangan negara sebesar Rp6,455 triliun.

Sementara pada Bidang Pengawasan, sebanyak 376 laporan pengaduan masyarakat telah ditangani dengan tingkat penyelesaian mencapai 96,3 persen.

Sebagai bagian dari penegakan integritas internal, sebanyak 69 pegawai dijatuhi hukuman disiplin. Dari jumlah tersebut, 33 pegawai dikenai hukuman berat. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tercatat mencapai 96,11 persen.

Dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Badiklat Kejaksaan RI berhasil meluluskan 502 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII dengan tingkat kelulusan mencapai 99,40 persen.

Badiklat juga melaksanakan sejumlah pelatihan berkaitan dengan penerapan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun Badan Pemulihan Aset (BPA) mencatat tingkat keberhasilan perampasan aset sebesar 100 persen dan tingkat keberhasilan pemulihan aset sebesar 83,71 persen selama Semester I Tahun 2026.

Jaksa Agung menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran Kejaksaan berpuas diri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus terus dijaga dan dibuktikan melalui kerja nyata, integritas, profesionalitas, serta penegakan hukum yang mampu menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita adalah ujung tombak penegakan hukum dan kita jugalah pengawal kedaulatan hukum. Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia! Terus bergerak, teguh dalam integritas, adil dalam penegakan hukum, dan setia mengabdi untuk negeri,” pungkas Jaksa Agung.


(Red)