Hari Kebangkitan Nasional 2026, Wabup Maslani Ajak Masyarakat Karawang Perkuat Persatuan dan Literasi Digital

KARAWANG | Suarana.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di Plaza Pemda Karawang, Rabu (20/5/2026).

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” yang merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia menyampaikan ucapan selamat Hari Kebangkitan Nasional kepada seluruh masyarakat Karawang.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Karawang, saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Bagi Karawang, kebangkitan nasional bukan sekadar catatan sejarah, melainkan nyala semangat yang terus hidup dalam denyut pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, kebangkitan nasional harus dimaknai lebih luas, tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu membangkitkan pendidikan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kebangkitan nasional sejati adalah ketika pembangunan tidak hanya menghadirkan kemajuan fisik, tetapi juga membangkitkan pendidikan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Maslani juga membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ia menyebutkan bahwa peringatan Harkitnas menjadi momentum refleksi atas berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak kesadaran berbangsa.

“Sejarah mencatat peristiwa itu sebagai fajar kesadaran nasional, ketika kaum terpelajar pribumi mulai bersatu melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan,” ucapnya.

Ia menambahkan, memasuki tahun 2026 tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Pemerintah pun terus menghadirkan berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat, Program Cek Kesehatan Gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

“Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai usia tumbuh kembangnya,” jelasnya.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama.

(*)