Warga Karawang Utara Desak Pelebaran Jalan Proklamasi Demi Keselamatan Pengguna Jalan

KARAWANG | Suarana.com - Kondisi Jalan Proklamasi jalur Tanjungpura–Rengasdengklok kembali menjadi sorotan masyarakat Karawang Utara. Ruas jalan yang menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan itu dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.

Tokoh masyarakat Karawang Utara, Heri Pramika, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Karawang segera memprioritaskan pembangunan dan pelebaran jalan di wilayah tersebut.

Menurutnya, persoalan infrastruktur di Karawang Utara bukan lagi sekadar kebutuhan pembangunan, tetapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat pengguna jalan.

“Kam berharap kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bupati, dan Wakil Bupati Karawang agar Jalan Proklamasi Tanjungpura–Rengasdengklok segera diprioritaskan untuk diperlebar. Volume kendaraan terus meningkat, sementara kondisi jalan masih sempit sehingga rawan terjadi kecelakaan,” ujar Heri Pramika kepada media, Rabu (20/5/2026).

Selain pelebaran jalan, Heri juga mengusulkan pembangunan akses jalan alternatif baru di sepanjang bantaran sungai atau jalur irigasi, mulai dari kawasan Bedeng Pasar Baru Proklamasi hingga tembus menuju Karawang Kota.

Menurutnya, keberadaan jalur tambahan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Karawang Utara yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Karawang Utara sendiri mengalami pertumbuhan aktivitas masyarakat yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain meningkatnya mobilitas warga, kawasan tersebut kini juga didukung sejumlah fasilitas pelayanan publik yang semakin berkembang.

Beberapa rumah sakit telah hadir di wilayah Karawang Utara, di antaranya RSUD Rengasdengklok, RS Proklamasi, dan RS Hastein. Selain itu, keberadaan pos pemadam kebakaran juga dinilai membantu mempercepat pelayanan darurat bagi masyarakat setempat.

Namun, pertumbuhan fasilitas pelayanan publik tersebut dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur jalan yang memadai.

Heri menilai kondisi jalan yang sempit berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada jam sibuk ketika kendaraan besar dan kendaraan roda dua harus berbagi ruang di jalur yang terbatas.

Ia bahkan mengusulkan konsep dua jalur satu arah sebagai solusi lalu lintas di masa mendatang.

“Kalau akses jalannya lebih lebar dan bagus, tentu bisa mengurangi potensi kecelakaan. Bahkan ke depan bisa dipikirkan pola dua jalur satu arah, misalnya arah Tanjungpura ke Rengasdengklok satu jalur, dan arah sebaliknya menuju Karawang satu jalur,” katanya.

Dorongan percepatan pembangunan jalan tersebut juga mendapat respons dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Karawang Daerah Pemilihan II, Asep Syaripudin atau yang akrab disapa Asep Ibe, menyebut usulan peningkatan akses Jalan Proklamasi Tanjungpura–Rengasdengklok telah diajukan oleh Dinas PUPR kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Untuk akses Jalan Proklamasi Tanjungpura–Rengasdengklok sudah diusulkan oleh PUPR ke pemerintah provinsi. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan kader dan pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, Yayah Arsadina Dzabier. Tokoh perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan di Kecamatan Kutawaluya itu menilai aspirasi masyarakat Karawang Utara perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan persoalan akses jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah utara Karawang.

“Masukan dan harapan masyarakat terkait pembangunan akses jalan Karawang Utara ini akan kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Semoga pembangunan akses Jalan Tanjungpura–Rengasdengklok bisa segera terwujud,” katanya.

Jalur Tanjungpura–Rengasdengklok diketahui merupakan salah satu akses utama masyarakat Karawang Utara menuju pusat pemerintahan, pusat ekonomi, hingga kawasan pelayanan publik lainnya. Selain dilalui kendaraan pribadi, ruas jalan tersebut juga menjadi jalur mobilitas angkutan barang dan aktivitas perdagangan masyarakat.

Kondisi itu menyebabkan kepadatan lalu lintas hampir terjadi setiap hari, terutama pada pagi dan sore hari. Sejumlah warga menilai minimnya pelebaran jalan selama bertahun-tahun membuat potensi kemacetan dan kecelakaan semakin meningkat.

Masyarakat pun berharap usulan yang telah disampaikan berbagai pihak tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan daerah maupun provinsi dalam waktu dekat.

(*)