LBH Arya Mandalika Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pokir, Seret Nama Oknum Anggota DPRD Karawang

KARAWANG | Suarana.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, serta aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Anwar Hidayat, S.H., M.H.

Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., menyatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang diduga mengarah pada penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga praktik monopoli proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menurut Hendra, dugaan tersebut bermula dari penelusuran terhadap pernyataan publik Dr. Anwar Hidayat pada 26 Juni 2022. Dalam pernyataan tersebut, Anwar disebut melontarkan kritik terhadap pihak eksekutif terkait pengelolaan proyek.

Namun, LBH Arya Mandalika menilai pernyataan tersebut diduga merupakan bagian dari upaya untuk membuka ruang intervensi terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.

"Kami menilai pernyataan Dr. Anwar Hidayat saat itu memiliki motif tertentu. Pada dasarnya anggota dewan tidak boleh mengintervensi proyek pemerintah. Kami menduga pernyataan tersebut sengaja disampaikan untuk menekan kepala dinas maupun kepala bidang agar dapat mengarahkan pelaksanaan proyek Pokir sesuai kepentingannya," ujar Hendra.

Hendra menduga intervensi tersebut dilakukan untuk mengarahkan proyek kepada rekanan tertentu yang disebut masih memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan oknum anggota dewan tersebut.

Tak hanya itu, LBH Arya Mandalika juga mengungkap dugaan adanya praktik penguasaan proyek Pokir, bukan hanya yang berasal dari alokasi milik pribadi, tetapi juga proyek Pokir milik anggota DPRD lainnya.

Menurut Hendra, praktik tersebut diduga dilakukan melalui sistem yang dikenal sebagai "ijon proyek", sehingga satu kelompok tertentu menguasai sejumlah pekerjaan pemerintah.

"Fungsi anggota dewan adalah legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan menjadi pemborong proyek. Yang kami duga terjadi justru sebaliknya. Bukan hanya Pokir miliknya yang dikerjakan menggunakan bendera perusahaan keluarganya, tetapi Pokir milik anggota dewan lainnya juga ikut diborong. Jika terbukti, ini merupakan persoalan serius yang harus dibongkar," tegasnya.

Selain dugaan penguasaan proyek, LBH Arya Mandalika juga menduga adanya praktik monopoli penyediaan material bangunan. Hendra menyebut rekanan yang mengerjakan proyek Pokir diduga diarahkan untuk membeli bahan bangunan dari toko material yang disebut milik Dr. Anwar Hidayat.

Untuk mengungkap dugaan tersebut, LBH Arya Mandalika meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan audit investigatif dan penelusuran aliran dana.

"Kami meminta dilakukan pemeriksaan terhadap rekening Dr. Anwar Hidayat beserta rekening istri, anak, hingga keluarganya, kemudian ditelusuri keterkaitannya dengan perusahaan rekanan atau pemborong yang memperoleh proyek. Dari sana akan terlihat apakah terdapat aliran dana yang menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Hendra Pada Media Rabu (29/07/2026).

LBH Arya Mandalika juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh perusahaan yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek Pokir, termasuk menelusuri hubungan kepemilikan, penerima manfaat (beneficial owner), serta proses pengadaan proyek yang telah berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, Dr. Anwar Hidayat belum memberikan keterangan atau tanggapan atas tudingan yang disampaikan LBH Arya Mandalika. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.


(*)